Sumber data
Transparansi adalah inti kepercayaan. Berikut sumber dan versi setiap data yang kami gunakan.
1. Hirarki wilayah administratif
- Sumber rujukan: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan — pemutakhiran No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 dan No. 300.2.2-2430 Tahun 2025 (sebelumnya Kepmendagri No. 100.1.1-6117/2022).
- Cakupan: 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.285 kecamatan, 83.762 desa/kelurahan.
- Data pelengkap (luas wilayah, jumlah penduduk, batas): Badan Informasi Geospasial (BIG), Ditjen Dukcapil Kemendagri, Gazeter RI.
2. Kode pos
- Sumber rujukan: pencarian kode pos resmi PT Pos Indonesia (kodepos.posindonesia.co.id).
- Metode: dataset kode pos dipetakan per desa/kelurahan, kemudian disampling dan disilangkan dengan pencarian resmi. Perbedaan di lapangan mungkin terjadi — laporkan lewat email di halaman tentang kami.
3. Kode plat nomor (TNKB)
- Sumber rujukan: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, diperbarui dengan kode baru pemekaran Papua (PY 2023; PG, PS, PT 2024) berdasarkan pemberitaan resmi Korlantas/Polda.
4. Struktur NIK
- Sumber rujukan: PP No. 37 Tahun 2007 (pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
5. Struktur NPWP
- Sumber rujukan: UU No. 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan informasi resmi DJP terkait implementasi Coretax 2025.
Atribusi & lisensi
Sebagian data diproses dari agregator open-source berlisensi MIT (repositori cahyadsn/wilayah, cahyadsn/wilayah_kodepos, dan emsifa/api-wilayah-indonesia) yang bersumber dari dokumen resmi di atas. Kami mematuhi lisensi dengan mencantumkan atribusi ini. Versi dataset kami tercatat di /data/dataset.json.